Hak dan Kewajiban Warga Negara (Pasal 31 UUD 1945)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 dan amandemen tertulis dan tercantum bahwa Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini membuktikan bahwa tanggung jawab pemerintah atau negara sangatlah besar, karena mereka pun bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini.

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke 99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke- 21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Apakah dengan amandemen Pasal 31 UUD 1945 sampai empat kali mampu memperbaiki pendidikan di Indonesia?

B. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat hak dan kewajiban negara dalam Pasal 31 UUD 1945, menyoroti pendidikan di Indonesia, dan melihat dampak amandemen Pasal 31 UUD 1945 terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

Setiap negara atau bangsa selalu menyelenggarakan pendidikan demi cita-cita nasional bangsa yang bersangkutan. Cita-cita bangsa Indonesia dalam pendidikan tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945. Kalau kita bicara tentang undang-undang pendidikan mestinya kita melihat dasarnya. Kalau era reformasi ,sebagai dasarnya adalah hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat). Hasil amandemen UUD 1945 Ke IV ( tahun 2002) yaitu tentang pendidikan.

A. Pasal 31 UUD 1945 dan Amandemen

• Ayat 1 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ***
• Ayat 2 : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya***
• Ayat 3 : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ,yang diatur dengan undang-undang ****
• Ayat 4 : Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional ****
• Ayat 5 : Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia ****

B. Gambaran Pendidikan di Indonesia

            Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.
Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.

Proses pendidikan yang diselenggarakan dan dilaksanakan suatu bangsa dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, memajukan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang kehidupannya, serta mencapai tujuan nasional bangsa yangbersangkutan, itulah yang disebut dengan sistem pendidikan nasional. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Pendidikan juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem. Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan utuh yang saling terkait dari bagian-bagiannya untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Secara teoritis suatu sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan.

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

• Rendahnya sarana fisik
• Rendahnya kualitas guru
• Rendahnya kesejahteraan guru
• Rendahnya prestasi siswa
• Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan
• Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
• Mahalnya biaya pendidikan.

            Pemerintah memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

• Langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia.Tolak ukurnya dari angka partisipasi.

• Langkah kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.
• Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru  dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. Langkah keempat, pemerintah akan menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan.
• Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.
• Langkah keenam, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun.
• Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.
• Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan.

C. Pengaruh Pasal 33 UUD 1945 dan Amandemen terhadap Pendidikan di Indonesia

Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidiknya. Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didiknya adalah semua warga negara. Artinya, semua satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didiknya kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa, dan sebagainya oleh semua satuan pendidikannya.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) berbunyi:“Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Akan tetapi pada kenyataanya di negara ini masih banyak anak-anak usia sekolah yang tidak bisa memenuhi wajib belajar 9 tahun.Secara garis besar kendala yang menyebabkan itu semua adalah biaya pendidikan di Negara ini yang masih sangat mahal,sehingga banyak masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya minimal sampai 9 tahun.

Masyarakat tak perlu pusing lagi memikirkan biaya pendidikan. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar iuran sekolah dapat digunakan untuk kebutuhan hidup lain. Dampak positif program BOS dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bank Dunia untuk pencitraan baik eksistensinya. Selaku lembaga yang memberikan pinjaman bagi sebagian pendanaan BOS, Bank Dunia mendengungkan ke sejumlah negara tentang peran mereka di Indonesia ihwal pembiayaan langsung ke sekolah yang memangkas segala bentuk birokrasi dan dapat dinikmati masyarakat.

Amandemen UUD 1945 selama masa reformasi ini dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen yang ke-4, MPR mengamandemen pasal 31 tentang pendidikan. Hasil amandemen yang dilakukan oleh MPR tersebut memberikan angin segar pada dunia pendidikan yang selama ini kurang mendapat perhatian dari wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR.

Rupanya anggota MPR menyadari bahwa untuk memajukan bangsa dan mencapai tujuan negara seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 hanyalah dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Melalui pendidikan inilah sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan sehingga diharapkan pada era global bangsa Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain. Kemudian bagaimana pelaksanaan, konsekuensi dan implikasi dari hasil amendemen?

Pasal 31 Ayat 1 hasil amandemen “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Menurut penulis pasal ini merupakan hasil refleksi dan evaluasi dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia yang sebelumnya berorientasi pada aspek kognitif dengan mengabaikan aspek afektif dan spikomotor. Kata “pengajaran” dalam pasal 31 ayat 1 sebelum diamandemen rupanya telah mempengaruhi paradigma, sikap, dan tindakan guru dalam mengajar. Guru lebih menekankan pada aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif yang berisi sikap, minat, apresiasi dan sistem nilai.

Guru hanya mengembangkan kemampuan otak kanan yang berpikir linier dan kurang mengembangkan kemampuan otak kiri. Pengabaian aspek afektif ini sangat merugikan siswa secara individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya peserta didik banyak mengetahui pengetahuan baik itu moral, fisika, ekonomi, maupun matematika namun mereka kurang memiliki sikap dan sistem nilai secara positif terhadap apa yang mereka ketahui, sehingga mereka tidak mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dikembangkannya aspek afektif karena aspek afektif masih sulit digarap secara operasional, baik dalam merumuskan tujuan maupun dalam melakukan evaluasinya pada hal aspek afektif ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, jika seseorang telah memiliki afektif terhadap sesuatu hal maka resiko apapun akan di tempuh.

Dalam pengertian sekarang, pengajaran (instruction) lebih mengacu pada pengertian sempit yaitu proses pembelajaran (teaching-learning process); sedangkan pendidikan (education) mempunyai pengertian yang jauh lebih luas, meliputi juga pengajaran. Dengan dicantumkannya kata “ Pendidikan “ dalam pasal 31 ayat 1 hasil amandemen diharapkan dapat merubah paradigma guru dalam implementasi pengajaran di kelas sehingga terjadi keseimbangan pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun (tingkat SD dan SLTP), bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. Ada dua kata "wajib" dalam ayat ini yang berimplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Di antaranya adalah setiap anak usia pendidikan dasar (6-15 tahun) wajib bersekolah di SD dan SLTP. Karena sifatnya wajib, bila tidak, semestinya ada sanksi hukum terhadap keluarganya dan juga bagi anaknya. Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka, haruslah jelas. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah atau keluarganya tidak mampu membiayainya karena pemerintah wajib membiayainya.

Diakui bahwa saat ini wajib belajar pendidikan dasar cukup berhasil, paling tidak secara kuantitatif. Di tingkat SD, angka partisipasi kasar (APK) yaitu rasio antara jumlah seluruh siswa SD dibandingkan jumlah anak usia 7-12 tahun telah melebihi 100% (menurut data resmi 110-115%). Akan tetapi, angka partisipasi murni (APM) yaitu rasio antara jumlah siswa SD umur 7-15 tahun dibandingkan populasi penduduk umur tersebut sebesar 95%. Artinya, masih ada sekira 5% anak usia 7-12 tahun yang belum bersekolah yang jumlahnya sekira 1,2 juta orang, tersebar di seluruh Indonesia. Di SLTP, angka resmi mencatat APK saat ini telah mencapai 78%.

Dalam ayat 2 ini juga mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan khususnya pada pendidikan dasar. Yang menjadi pertanyaan biaya apa sajakah yang akan ditanggung oleh pemerintah? Apakah masih akan terbatas pada tiga jenis biaya (gaji, pengadaan alat dan pemeliharaannya, serta penyelenggaraan), atau akan meliputi juga uang sekolah yang selama dibayarkan melalui BP3, biaya ujian-ujian? Atau akan termasuk juga buku-buku pelajaran, alat-alat tulis, pakaian seragam terutama bagi siswa yang kurang mampu? Perlu dicatat bahwa kalau hanya iuran BP3 yang ditanggung, itu jumlahnya kecil sekali dan jelas tidak akan banyak membantu meringankan biaya siswa terutama dari kalangan tidak mampu.

Berdasarkan penelitian (Balitbangdikbud, 1992; Dedi Supriadi, 2001) menemukan bahwa komponen iuran BP3 hanya hanya mewakili 6-9% dari total biaya pendidikan per anak di jenjang SD dan SLTP yang dikeluarkan oleh keluarga siswa. Beban yang jauh lebih berat yang harus ditanggung oleh keluarga siswa adalah untuk buku pelajaran, iuran-iuran insdidental, alat-alat tulis, pakaian seragam, dan kebutuhan esensial sekolah lainnya.

Di samping itu ditemukan bahwa sebagian besar dana pemerintah hanya mampu memenuhi sebagian dari anggaran rutin sekolah yang meliputi gaji, biaya perawatan fasilitas, dan penyelenggaraan PBM/KBM. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan ialah, betapa tingginya kontribusi keluarga terhadap pendidikan. Dalam biaya yang ditanggung oleh pemerintah itu termasuk gaji guru yang mengambil sekira 80% dan dana-dana lain yang diterima oleh sekolah dari anggaran pemerintah.

Pasal 31 ayat 3 berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta aklaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang”. Dengan dicantumkannya kata “meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta aklaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.” Hal ini berarti lebih mempertegas, memperkuat dasar, arah dan tujuan pendidikan nasional kita yang selama ini kata iman dan taqwa dan seterusnya itu hanyalah dimuat dalam UU sistem pendidikan. Harapan dan tujuan lebih jauh dengan manusia yang beriman, bertaqwa, dan bermoral adalah bangsa ini akan dapat mencapai suatu keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pasal 31 ayat 4 “Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Mencermati pasal 31 ayat 4 ini rupanya wakil rakyat memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk merombak anggaran pendidikan yang selama ini berkisar antara 3 sampai dengan 7 % menjadi sedikitnya 20%.

Ada dua hal yang tersirat dalam ayat ini pertama., wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR menghendaki agar bangsa dan negara yang sedang di landa krisis ini cepat bangkit untuk maju dan mencapai tujuan negara sebagai mana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Kedua, ada rasa kawatir dengan berlakunya UU No 22 th. 1999 tentang otonomi daerah yang salah satunya melimpahkan wewenang bidang pendidikan ke daerah. DPR/MPR masih meragukan apakah mutu pendidikan di daerah nanti lebih baik seperti masa sentralisasi atau sebaliknya. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah maka dalam UUD ditetapkan 20 % dari APBD digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Disadari atau tidak, penyebutan anggaran untuk sektor pendidikan minimal 20% dari RAPBN dan RAPBD itu ada nilai plus minusnya. Plusnya adalah pemerintah pusat/daerah menjadikan hal ini sebagai pedoman dalam menyusun anggaran dan DPR-RI/DPRD serta masyarakat bisa menjadikannya sebagai patokan dalam melakukan pengawasan terhadap kesungguhan pemerintah. Di tingkat daerah, sekarang banyak pemkab/pemkot yang dengan bangga menyebut angka 20-40% dari RAPBD-nya untuk pendidikan, tapi sebagian besar anggaran itu digunakan untuk membayar gaji guru/pegawai berstatus PNS. Kalau untuk gaji guru/pegawai pendidikan saja sudah mengambil 20% dari RAPBN/RAPBD, lalu masih adakah biaya untuk pembangunan sarana/prasarana, pemeliharaan, dan penyelenggaraan pendidikan?

Dewasa ini, gaji guru/pegawai pendidikan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang diturunkan ke provinsi/kabupaten/kota. Otda yang berlaku sekarang masih mengandalkan sebagian besar pembiayaannya pada subsidi pemerintah pusat melalui DAU. Hanya daerah tertentu yang memiliki PADS yang cukup signifikan bagi RAPBD-nya dan sebagian lainnya ditambah lagi dengan pendapatan dari bagi hasil (UU No. 25/1999).

Ada yang mengusulkan agar perhitungan 20% itu tidak mencakup komponen anggaran untuk gaji sehingga akan tersedia dana yang cukup untuk pengembangan program-program pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan. Kalau gaji diperhitungkan ke dalam 20% itu, dikhawatirkan biaya-biaya untuk nongaji bukannya bertambah, malah berkurang dari sebelum ada amandemen ini. Akan tetapi, tidak memasukkan gaji dalam perhitungan anggaran pendidikan juga bisa dikatakan "menyalahi" prinsip pembiayaan pendidikan yang selalu memasukkan gaji sebagai komponen inti dalam pembiayaan pendidikan. Di situlah letak plus-minus dan dilema pencantuman angka 20% dalam RAPBN dan kelihatannya hal ini masih akan mengundang perdebatan panjang.

Hal ini belum lagi di tambah tidak konsistenya pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan pasal 31 ini. Ternyata sampai sekarang pemerintah pusat maupun pemprop/pemkab/pemkot termasuk Kalimantan Timur belum dapat merealisasikan amanat UUD itu. Memang ada sebagian pemkot/pemkab di kaltim yang telah mengalokasikan 20 % untuk pendidikan. Sangat ironis jika daerah yang kaya seperti kaltim belum mampu memberikan porsi 20% untuk pendidikan dalam APBD. Kemudian muncul petanyaan dari para pendidik dan masyarakat kemana arah dana perimbangan keuangan? Mengapa /pemkot/pemkab/DPRD tidak tanggap terhadap masalah pendidikan?

Pasal 31 ayat 5 “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tehnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradapan serta kesejahteraan umat manusia ini mencerminkan bahwa iptek mendapatkan prioritas dalam pendidikan.” Dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan tehnologi ini hendaknya mendasarkan diri pada nilai-nilai agama yang transendental dan universal untuk kesejahteraan umat manusia dan memajukan peradapan serta persatuan bangsa.

 

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

            Salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengamandemen UUD 1945. Setiap upaya tersebut dimaksud untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru serta prestasi siswa.

Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan kesistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus di lakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya terlebih dahulu.
Dengan meningkatnya kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Pidarta, Prof. Dr. Made. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.
sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia.

Kansil, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jakarta: PT Anem Kosong Anem

Kansil, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan . Jakarta: Erlangga

http://forum.detik.com.

http://tyaeducationjournals.blogspot.com/2008/04/efektivitas-dan-efisiensi-anggaran.

http://www.detiknews.com.

www.bappenas.go.id/uud

http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/berita/430.html,